 |
| Sumber Gambar : Tempo.co |
Ke-15 proyek infrastruktur yang rencananya akan dimulai pada tahun depan semuanya berstatus non-KPS (kerja sama pemerintah-swasta). Artinya, semuanya menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau dilakukan BUMN. Nilai ke-15 proyek tersebut melebihi USD3,75 miliar atau mendekati Rp40 triliun.
”Yang 2014 itu antara lain Pelabuhan Kuala Tanjung dengan nilai proyek mencapai USD620, 09 juta, Pembangkit Listrik Pangkalan Susu dengan daya 2x200 MW (megawatt) senilai USD431,74 juta,” jelas Direktur KPS Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Bastary Pandji Indra, di kantornya, Jakarta, kemarin.
Bastary menambahkan, proyek lain yang diharapkan bisa dimulai antara lain Jakarta Sewerage System senilai USD447 juta; Pelabuhan Baru Makassar (USD372,6 juta); Solo-Madiun Double Track Railway sejauh 97 km (USD231,5 juta); Pembangkit Listrik Takalar 2x100 MW (USD289,8 juta); serta Pelabuhan Sorong di Papua (USD165,6 juta).
Dari 15 proyek itu, hanya empat proyek yang berada di Pulau Jawa, sementara sisanya tersebar di Kalimantan, Sulawesi, serta Bali-Nusa Tenggara. Dilihat dari sektornya, yang mendominasi adalah pelabuhan laut sebanyak lima proyek, disusul oleh penyediaan ari minum (tiga proyek) dan pembangkit listrik (dua proyek). Di luar 15 proyek yang akan dimulai pengerjaannya pada 2014 juga terdapat 41 proyek yang diharapkan bisa dibangun hingga 2017 mendatang.
Bila memasukkan 15 proyek yang masuk pada 2014 maka total ada 56 proyek yang diharapkan bisa dimulai pengerjaannya hingga 2017. Nilai proyek tersebut mencapai USD44,8 miliar atau sekitar Rp448 triliun. ”Dari 56 proyek, sebanyak 33 proyek diindikasikan PPP atau melalui penugasan BUMN dan 23 lainnya non-PPP. Yang non-PPP, pembiayaannya bisa dari APBN/APBD atau pinjaman luar negeri,” imbuhnya.
Bastary menambahkan, dari ke-56 proyek, sebagian besar didominasi oleh jalan, baik jalan tol maupun umum. Setidaknya ada 16 proyek pembangunan jalan/jalan tol yang diharapkan bisa dibangun hingga 2017. Bastary mengakui, pengerjaan skema KPS, terutama untuk 2014, masih sedikit karena sejumlah hambatan. Hambatan tersebut di antaranya ego sektoral serta panjangnya perizinan/ persetujuan yang harus dilalui.
Untuk mempersiapkan proyek, misalnya, proyek KPS harus melalui sejumlah penanggung jawab. Pembebasan tanahnya harus diselesaikan pemda dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), penjaminannya harus melalui PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII), hingga mendapatkan persetujuan pembiayaan dari Kementerian Keuangan.
Menurut Bastary, perlu diupayakan adanya instansi perizinan satu pintu. Instansi tersebut harus memiliki wewenang besar dan langsung di bawah presiden. Namun, instansi tersebut harus memiliki kinerja cepat seperti perusahaan swasta. ”Tapi, ini butuh komitmen semua pihak,” paparnya.
Terkait pembangunan Pelabuhan Sorong, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (PT Pelindo) RJ Lino menegaskan, semua anggaran yang dipakai untukmembangunproyektersebut berasal dari Pelindo. Proyek senilai hampir USD165,6 juta atau mendekati Rp2 triliun tersebut diharapkan bisa mewujudkan keberadaan pelabuhan terbesar di kawasan Indonesia timur.
Dia menjelaskan, Pelabuhan Sorong nantinya akan memiliki lahan seluas 1,75 juta hektare. ”Tanjung Priok saja cuma 600.000 hektare. Kita beli lahan luas karena berpikir untuk 200 tahun ke depan,” ujar JR Lino. Dia mengungkapkan, selain menjadi pelabuhan terbesar di kawasan Indonesia timur, Pelabuhan Sorong juga berpotensi menjadi hub di Asia Pasifik karena letaknya yang strategis.
Selain menjadi hubbagi 36 pelabuhan di Indonesia bagian timur, Pelabuhan Sorong bisa menjadi pelabuhan bongkar muat kapal-kapal besar Australia serta negara Pasifik lainnya.
SUMBER
Description: 15 Proyek Infrastruktur Dimulai 2014
Rating: 4.5
Reviewer: PABRIK PAGAR BRC
ItemReviewed: 15 Proyek Infrastruktur Dimulai 2014
Rating: 4.5
Reviewer: PABRIK PAGAR BRC
ItemReviewed: 15 Proyek Infrastruktur Dimulai 2014
Tidak ada komentar:
Posting Komentar