JAKARTA – Pemerintah menargetkan 15
proyek infrastruktur dimulai pada
tahun 2014. Salah satunya adalah Pelabuhan Sorong yang bisa menjadi
penghubung (hub) Asia Pasifik.
 |
| Sumber Gambar : Tempo.co |
Ke-15 proyek infrastruktur yang
rencananya akan dimulai pada tahun depan semuanya berstatus non-KPS
(kerja sama pemerintah-swasta). Artinya, semuanya menggunakan dana
anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau dilakukan BUMN. Nilai
ke-15 proyek tersebut melebihi USD3,75 miliar atau mendekati Rp40
triliun.
”Yang 2014 itu antara lain Pelabuhan Kuala Tanjung
dengan nilai proyek mencapai USD620, 09 juta, Pembangkit Listrik
Pangkalan Susu dengan daya 2x200 MW (megawatt) senilai USD431,74 juta,”
jelas Direktur KPS Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
(PPN)/Bappenas Bastary Pandji Indra, di kantornya, Jakarta, kemarin.
Bastary
menambahkan, proyek lain yang diharapkan bisa dimulai antara lain
Jakarta Sewerage System senilai USD447 juta; Pelabuhan Baru Makassar
(USD372,6 juta); Solo-Madiun Double Track Railway sejauh 97 km (USD231,5
juta); Pembangkit Listrik Takalar 2x100 MW (USD289,8 juta); serta
Pelabuhan Sorong di Papua (USD165,6 juta).
Dari 15 proyek itu,
hanya empat proyek yang berada di Pulau Jawa, sementara sisanya tersebar
di Kalimantan, Sulawesi, serta Bali-Nusa Tenggara. Dilihat dari
sektornya, yang mendominasi adalah pelabuhan laut sebanyak lima proyek,
disusul oleh penyediaan ari minum (tiga proyek) dan pembangkit listrik
(dua proyek). Di luar 15 proyek yang akan dimulai pengerjaannya pada
2014 juga terdapat 41 proyek yang diharapkan bisa dibangun hingga 2017
mendatang.
Bila memasukkan 15 proyek yang masuk pada 2014 maka
total ada 56 proyek yang diharapkan bisa dimulai pengerjaannya hingga
2017. Nilai proyek tersebut mencapai USD44,8 miliar atau sekitar Rp448
triliun. ”Dari 56 proyek, sebanyak 33 proyek diindikasikan PPP atau
melalui penugasan BUMN dan 23 lainnya non-PPP. Yang non-PPP,
pembiayaannya bisa dari APBN/APBD atau pinjaman luar negeri,” imbuhnya.
Bastary
menambahkan, dari ke-56 proyek, sebagian besar didominasi oleh jalan,
baik jalan tol maupun umum. Setidaknya ada 16 proyek pembangunan
jalan/jalan tol yang diharapkan bisa dibangun hingga 2017. Bastary
mengakui, pengerjaan skema KPS, terutama untuk 2014, masih sedikit
karena sejumlah hambatan. Hambatan tersebut di antaranya ego sektoral
serta panjangnya perizinan/ persetujuan yang harus dilalui.
Untuk
mempersiapkan proyek, misalnya, proyek KPS harus melalui sejumlah
penanggung jawab. Pembebasan tanahnya harus diselesaikan pemda dan Badan
Pertanahan Nasional (BPN), penjaminannya harus melalui PT Penjamin
Infrastruktur Indonesia (PII), hingga mendapatkan persetujuan pembiayaan
dari Kementerian Keuangan.
Menurut Bastary, perlu diupayakan
adanya instansi perizinan satu pintu. Instansi tersebut harus memiliki
wewenang besar dan langsung di bawah presiden. Namun, instansi tersebut
harus memiliki kinerja cepat seperti perusahaan swasta. ”Tapi, ini butuh
komitmen semua pihak,” paparnya.
Terkait pembangunan Pelabuhan
Sorong, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (PT Pelindo) RJ Lino
menegaskan, semua anggaran yang dipakai untukmembangunproyektersebut
berasal dari Pelindo. Proyek senilai hampir USD165,6 juta atau mendekati
Rp2 triliun tersebut diharapkan bisa mewujudkan keberadaan pelabuhan
terbesar di kawasan Indonesia timur.
Dia menjelaskan, Pelabuhan
Sorong nantinya akan memiliki lahan seluas 1,75 juta hektare. ”Tanjung
Priok saja cuma 600.000 hektare. Kita beli lahan luas karena berpikir
untuk 200 tahun ke depan,” ujar JR Lino. Dia mengungkapkan, selain
menjadi pelabuhan terbesar di kawasan Indonesia timur, Pelabuhan Sorong
juga berpotensi menjadi hub di Asia Pasifik karena letaknya yang
strategis.
Selain menjadi hubbagi 36 pelabuhan di Indonesia
bagian timur, Pelabuhan Sorong bisa menjadi pelabuhan bongkar muat
kapal-kapal besar Australia serta negara Pasifik lainnya.
SUMBER
